Lingkungan

Lahan dan Hutan Kritis, Air Krisis

Ancaman global sudah di depan mata. Indonesia salah satu negara yang sangat rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim telah mengubah pola presipitasi (hujan) dan evaporasi (penguapan), sehingga berpotensi menimbulkan banjir di beberapa lokasi dan kekeringan di lokasi yang lain. Kenyataan ini sangat mengancam berbagai bidang mata pencaharian masyarakat di Tanah Air, terutama pertanian dan perikanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan intensitas dan frekuensi perubahan cuaca yang mengkhawatirkan. “Kita berulang menghadapi banjir, kekeringan, dan kejadian-kejadian yang berawal dari penggundulan dan kerusakan hutan,” kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.

Persoalan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengejala itu memperlihatkan bahwa berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak atau kurang memperhatikan keberlanjutan ekologis, yang merupakan faktor mendasar bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan gejala perubahan iklim, kelangkaan air (kekeringan) pada musim kemarau menjadi salah satu isu yang paling menonjol dalam sumber daya air. Demikian pula dengan persoalan kelangkaan dan kesulitan air yang layak pakai (air bersih). Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 melaporkan, penurunan kualitas air disebabkan oleh rusaknya daerah tangkapan air yang cenderung diperparah oleh gejala perubahan iklim.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan air yang dilakukan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Pulau Jawa (yang memiliki populasi dan industri tinggi), Bali, dan Nusa Tenggara Timur telah mengalami defisit air sejak beberapa tahun terakhir, terutama pada musim kemarau. Defisit air ini akan bertambah parah pada tahun-tahun mendatang akibat pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kondisi mata air di Jawa Timur sudah cukup kritis, sehingga diperlukan upaya penyelamatan terhadap yang masih tersisa. “Dari laporan yang saya dapat, dari 117 mata air yang ada, kini tersisa 53 sumber. Bahkan, ketika musim kemarau datang, sumber air hanya tersisa tiga. Kita perlu menyelamatkan sumber mata air dari kerusakan dengan melakukan konservasi melalui penanaman pohon di daerah sumber mata air, serta di sekitar daerah aliran sungai,” katanya.

Tak hanya di Jawa Timur, krisis air bersih terjadi di banyak kota di Indonesia, termasuk di ibukota RI, DKI Jakarta. Dari data penelitian Walhi, 125 juta (65 persen) penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang kapasitas kandungan airnya hanya 4,5 persen saja.

Air merupakan isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, karena air sangat penting bagi kehidupan. Adalah kenyataan, sekitar 85 persen masyarakat Indonesia masih mengonsumsi air yang kemungkinan besar terkontaminasi, karena lokasinya tidak memperhitungkan jarak dari tempat pembuangan tinja.

United States Agency for International Development (USAID) dalam laporannya (2007), menyebutkan, penelitian di berbagai kota di Indonesia menunjukkan hampir 100 persen sumber air minum kita tercemar oleh bakteri E Coli dan Coliform. Kualitas air dari segi bakteriologis untuk air minum sangatlah penting karena dapat menimbulkan penyakit dan kematian dalam waktu singkat.

Data dari Kementerian Kesehatan dan Bappenas tahun 2006, 19 persen kematian anak di bawah tiga tahun disebabkan oleh diare atau setara dengan 100.000 anak meninggal setiap tahun. Diare adalah pembunuh kedua terbesar balita Indonesia setiap tahunnya.

Kerusahan lahan dan hutan

Kerusakan lahan merupakan faktor utama penyebab besarnya erosi dalam sebuah ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat mengganggu pasokan/ketersediaan air untuk air baku air minum dan air untuk mendukung kegiatan-kegiatan domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pertanian, industri, dan sebagainya.

Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 melaporkan, dari 23 DAS yang ada, sebagian besar (82,6 persen) memiliki luas kawasan lindung kurang dari 30 persen. Walhi melaporkan, 60 dari 470 DAS yang ada di Indonesia dalam kondisi krisis. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 terdapat ketentuan yang menyaratkan luas hutan minimal 30 persen di setiap ekosistem DAS.

Kerusakan sumber daya lahan dan hutan sudah sejak lama terjadi, karena negara hanya memikirkan keuntungan ekonomis semata, menjadikannya sumber devisa negara. Lebih-lebih ketika pengelolaan lingkungan hidup dilimpahkan ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sejak tahun 2007 lalu. Kabupaten/kota defenitif baru hasil pemekaran, menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga hutan beralih fungsi.

Namun, keuntungan tersebut harus ditebus mahal, dengan terjadinya kerusakan sumber daya lahan dan hutan. Jutaan hektar lahan kritis terbentuk karena pemanfaatan sumber daya yang kurang memperhatikan keberlanjutannya.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie mengungkapkan, kondisi hutan di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena 1,8 juta hektar hutan hancur per tahun. “Data tersebut berdasarkan pengamatan dari tahun 2002 hingga 2005. Artinya tingkat kehancuran hutan mencapai dua persen setiap tahun atau setara dengan 51 kilometer persegi per hari,” tandasnya.

Dengan tingkat kerusakan yang 1,8 persen itu, Guinness Books of Record edisi 2008 mencatat Indonesia sebagai negara yang hutannya mengalami kerusakan paling cepat di antara 44 negara yang masih memiliki hutan.

Laju deforestasi yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan timbulnya jutaan hektar lahan kritis, diperkirakan mencapai 77 juta hektar, yang berada di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Lahan dan hutan kritis yang mengalami kerusakan sangat parah dan terluas berada di di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Provinsi Riau.

Kerusakan lahan dan hutan terjadi di mana-mana, dari Aceh hingga Papua. Di Papua, misalnya, luas kawasan hutan mengalami pengurangan sekitar 3,5 juta hektar dari sekitar 31,56 juta hektar pada dekade 1960-an hingga menjadi 28 juta hektar saat ini. “Pengurangan luas kawasan hutan Papua itu sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pembangunan serta pengelolaan hutan, akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Marten Kayoi.

Sekitar tujuh kabupaten yang baru terbentuk di provinsi Papua yang berada di pegunungan tengah, wilayah administratifnya seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Memberamo.

Bahkan di Jawa dan Bali, lebih kurang 91 persen dari hutan alam yang pernah ada kini telah berubah musnah dan beralih fungsi untuk tujuan pertanian, transportasi, perkebunan, pemukiman dan sebagainya.

Mencermati kenyataan tersebut, penyelamatan tumbuhan asli Indonesia menjadi suatu keniscayaan dan harus memacu kita untuk mencegah punahnya tumbuhan sebagai aset yang tidak ternilai harganya untuk modal pembangunan dan masa depan bangsa. Soalnya, keanekaragaman hayati merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan modal strategis dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa.

Ilmuwan Indonesia berkelas dunia, Guru Besar Kimia Bahan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Padang, Dayar Arbain, mengatakan, penelitian keanekaragaman hayati di hutan Sumatera ditemukan sejumlah senyawa untuk bahan baku obat dan sudah dipatenkan. Temuan senyawa itu menjadi incaran negara-negara industri farmasi di dunia.

“Demi untuk kesejahteraan Indonesia, senyawa-senyawa kimia aktif biologis khusus untuk obat itu, tidak akan saya jual. Sebab, negara yang membeli bisa meraih keuntungan sedikitnya 200 juta dollar AS per tahun. Kalau itu saya lakukan, sama saja saya menjual Indonesia,” tandasnya. Ekstrak senyawa temuan Dayar pernah ditawari negara Jepang, Jerman, dan Belanda, dengan harga miliaran rupiah.

Yang mencemaskan Dayar Arbain sekarang, temuannya belum dikembangkan sementara kondisi hutan sudah rusak parah. Bukan tidak mungkin, keanekaragaman hayati yang menjadi bahan baku obat itu punah. Padahal nilai kayu, tidak seberapa dibanding nilai tanaman obat itu kalau diindonesia dibangun industri obat-obatan, yang bisa menguntungkan sedikitnya 200 juta dollar AS per tahun.

Adalah kenyataan, Indonesia dijuluki sebagai Megadiversity Country, karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, peringkat lima besar di dunia. Tercatat lebih dari 38.000 jenis tumbuhan, di mana 55 persen di antaranya merupakan jenis endemik.

Untuk pulau Jawa saja, ungkap Ketua LIPI Umar Anggara Jenie, setiap 10.000 kilometer persegi terdapat 2.000 sampai 3.000 jenis tanaman endemik. Sedangkan di Kalimantan dan Papua mencapai lebih dari 5.000 jenis. Dan masih banyak keanekaragaman hayati lainnya yang berpotensi dan memiliki prospek secara ekonomis maupun keilmuan.

Sekretaris Utama LIPI Rochadi Abdul Hadi menggarisbawahi, fakta di lapangan menunjukkan degradasi habitat yang berimplikasi pada penurunan keanekaragaman ekosistem, jenis, dan genetik memperlihatkan tren yang semakin mengkhawatirkan.
Kegiatan-kegiatan merusak lahan dan hutan (gambut) di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya sebatas menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di sekitarnya, tetapi juga menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan dan penyerap karbon, sebagai daerah resapan air yang mampu mencegah banjir pada wilayah sekitarnya pada musim hujan dan mencegah instrusi air asin pada musim kemarau.

Kerusakan hutan juga berdampak terhadap kesehatan. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam buku Rencana Aksi Nasinal dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2007) mengatakan, kekurangan akses terhadap air minum dan sanitasi, serta buruk dan rusaknya lingkungan akan membawa dampak yang membahayakan kesehatan.
Tentang dampak yang membahayakan kesehatan itu, peneliti Sarah Olson dari Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, dalam laporan penelitiannya di jurnal Emerging Infectious Diseases (2010) mengatakan, pengundulan hutan di Amazon membantu nyamuk berkembang dan menyebabkan angka malaria melonjak. “Ditemukan 48 persen peningkatan dalam kasus malaria di satu wilayah di Brazil setelah 4,2 persen pohon lindung ditebang,” katanya.

Malaria disebabkan oleh parasit yang menularkan nyamuk, membunuh sekitar 860 ribu orang per tahun secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Brazil memiliki sekitar 500 ribu kasus malaria per tahun, sebagian besar disebarkan oleh nyamuk Anopheles.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Perusakan hutan juga membuat kasus malaria meningkat. Data Kementerian Kesehatan, penyakit malaria masih merupakan penyakit menular dengan prevalensi terbesar, yakni 2,85.

Solusi: Pelestarian Hutan

Karena kerusakan lahan dan hutan berdampak terhadap krisis air, maka mendesak kiranya dilakukan berbagai upaya pengelolaan sumber daya lahan dan hutan. Lahan dan hutan yang kritis dan gundul, harus dihijaukan kembali. Mungkin berbagai program sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Sejak tahun 2005 lalu, misalnya, ada program pengembangan Lahan Pertanian Abadi (Lestari) 2025, yang ditetapkan oleh Presiden dengan luas yang ditargetkan 15 juta hektar.

Sekarang dengan isu pemanasan global, ajakan penanaman pohon bergema ke mana-mana. Menanam pohon adalah upaya awal mengurangi pemanasan global. Perusahaan-perusahaan dalam program corporate social responsibility (CSR), kini menggalakkan penanaman pohon. Danone Aqua, misalnya, hingga 2010 ini sudah ada 300.000 pohon yang ditanam.

“Target hingga 2011 nanti bisa ada 700.000 pohon yang akan ditatam. Kami tidak mementingkan jumlah pohon yang ditatam, tapi bagaimana kesinambungan penanaman pohon ini terus berlangsung. Sebab, pelestarian lingkungan demi melindungi pemenuhan kebutuhan sumber daya alam bagi manusia sungguh merupakan suatu yang tak bisa ditawar-tawar,” kata Pimpinan Danone Aqua, Parmaningsih Hadinegoro, yang 5 Agustus lalu mewakili Aqua menerima penghargaan dalam Indonesia Green Awards 2010. Dalam penghargaan tersebut, Agua mendapat Gold Award pada kategori Green CSR dan Green Manufacture.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan hingga 2013 program penanaman satu miliar pohon. “Sampai saat ini sudah terlaksana sebanyak 30 juta-an pohon. Kita berkeyakinan target penanaman pohon tersebut bisa tercapai bila seluruh pemangku kebijakan, swasta, BUMN, dan masyarakat sama-sama menanam pohon di lingkungan masing-masing,” kata Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, Indri Astuti.

Pohon-pohon yang ditanam, lanjut Indri Astuti, sebaiknya juga dipelihara sampai pohon itu jadi dan bermanfaat bagi semua. Kegiatan penanaman satu miliar pohon ini akan membantu Indonesia dalam mengurangi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020 dan bila program itu dibantu asing, maka emisi karbon yang dikurangi bisa mencapai 40 persen.

Jika pohon yang ditanam jenis Trembesi, maka dapat menurunkan konsentrasi gas karbon dioksida secara efektif dalam waktu yang lebih singkat. Sebab, dari hasil penelitian pakar dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Endes N Dahlan, satu batang pohon Trembesi (diameter tajun 15 meter) mampu menyerap 28,5 ton gas karbon dioksida setiap tahun.

Penasehat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim, George Soros, ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 Mei 2010 lalu, mengatakan, peran Indonesia untuk mendorong mengatasi pemanasan global sangat besar.

“Saya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memantau langkah pencegahan global warming. Indonesia salah satu yang memimpin dan Presiden pegang peranan penting dengan menawarkan 26 persen kurangi emisi dan lebih dari itu bila ada asistensi,” katanya.

Peran Indonesia dalam mencegah dan atau mengendalikan gejala perubahan iklim ini akan sangat berarti. Kawasan hutan yang luas sangat potensial sebagai tempat menyerap karbon demikian pula dengan lautan, yang luasnya dua per tiga dari luas wilayah Indonesia, yang dianggap memiliki potensi yang sangat besar dalam mencegah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim karena kemampuan menyerap karbon dioksida.

Konservasi Sumber Daya Air

Penanaman pohon dalam program satu miliar pohon, tentu tak sebatas bagaimana karbon dioksida bisa terserap banyak. Melainkan juga untuk menghasilkan sumber daya air. Kepala Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sumarto, yang dihubungi Senin (23/8) mengatakan, setiap satu pohon yang ditanam, selama daur hidupnya akan menghasilkan 250 galon air.

“Setiap pohon yang ditanam dalam ekosistem hutan tropis pegunungan, selama daur hidupnya akan menghasilkan air 250 galon air. Saat ini, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang luasnya 22.851 hektar, menghasilkan 231 miliar liter air per tahun,” paparnya. “Saat ini ada 20 perusahaan air dalam kemasan yang berada di hilir TN Gunung Gere Pangrango,” tambahnya.

Kebanyakan kita kurang menyadari bahwa, walau Indonesia memiliki sungai, danau, waduk, dan rawa yang relatif banyak sebagai potensi sumber daya air selain air tanah, namun tidak semuanya bisa digunakan untuk kepentingan air bersih. Apalagi kalau lahan dan hutan mengalami rusak parah, yang jumlahnya mencapai 77 juta hektar, tentu potensi sumber daya air menjadi berkurang.

Menurut Maude Barlow dan Tony Clarke (Blue Gold, 2005), jumlah air di planet Bumi kira-kira 1,4 miliar kilometer kubik. Dari jumlah itu, air tawar yang tersedia hanya 2,6 persennya atau 36 juta kilometer kubik. Tak banyak volume air tawar yang dapat dinikmati manusia dari siklus air yang berlangsung cepat, yaitu hanya sekitar 0,77 persen dari total air tawar yang ada di alam, atau hanya 11 juta kilometer kubik.

Makanya jangan heran krisis air terjadi di mana-mana. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain.

Upaya penyelamatan lingkungan, termasuk di antaranya penyelamatan sumber-sumber air, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini tak bisa ditawar-tawar. Apalagi Indonesia dalam visi airnya, telah mencanangkan menuju terwujudnya kemanfaatan air yang mantap, yang berdaya guna, dan berhasil guna, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu cara adalah dengan laku budaya hemat air dan ramah lingkungan seluruh komponen masyarakat. Gerakan hemat air harus lebih digalakkan.

Aksi lain yang perlu diimplementasikan adalah memperbaiki jaringan hidrologi di tiap wilayah sungai sebagai pendeteksi perubahan ketersediaan air maupun sebagai perangkat pengelolaan air dan sumber air.

Mengadakan inventarisasi DAS yang mengalami pencemaran, namun tingkat penggunaan airnya sangat tinggi di Jawa untuk dapat ditentutan prioritas penanganannya. Sekaligus meningkatkan daya dukung DAS dengan mencegah kerusakan dan memperbaiki daerah tangkapan air sebagai daerah resapan air melalui upaya korservasi lahan.

Melaksanakan pembangunan situ, embung, dan waduk, karena tempat-tempat penampungan air tersebut dapat digunakan sarana menyimpan air di musim hujan sehingga bisa dimanfaatkan airnya di musim kemarau. Juga penting mengadakan perubahan pola operasi dan pemeliharaan waduk dan bangunan pelengkap/penunjangnya untuk menyesuaikan dengan adanya peningkatan intensitas hujan dan berkurangnya curah hujan sebagai dampak adanya perubahan iklim.

Penting juga melembagakan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim secara efektif dalam melaksanakan operasi dan pengelolaan air waduk, sehingga dapat menekan resiko kekeringan dan kebanjiran lebih efektif.

Penelitian geohidrologi untuk mengetahui cekungan-cekungan air tawan juga penting, sehingga dapat dibangun dan dipertahankan situ-situ, danau-danau, dan pembangunan resapan air serta penampungan air, baik di gedung-gedung maupun di dalam tamah. Perlu dilakukan pengawasan terhadap kewajiban pemilik gedung untuk membuat resapan air dan penampungan air.

Gerakan Indonesia hijau dengan menanam pohon harus terus digalakkan. Pada anak-anak, remaja, dan generasi muda harus ditanamkan budaya “Muda Menamam, Tua Memanen”. Jadi, menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi berkelanjutan.

Hal lain yang perlu kita lakukan adalah memanen hujan. Mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut untuk dimanfaatkan pada musim kemarau dengan membangun sarana infrastruktur penampung air seperti waduk, embung, situ, sumur-sumur resapan, lubang resapan biopori, dan tandon air. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mencegah bencana banjir yang selalu datang pada musim hujan.

Perlu juga perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Melakukan rehabilitasi pengelolaan air di daerah lahan gambut pada kanal-kanal terbuka dengan membangun sistem buka-tutup pada kanal tersebut untuk menjaga kestabilan muka air tanah. Dan menginventarisasi daerah lahan gambut sesuai dengan karakteristiknya dan perlu dibuat penataan ruang lahan gambut sesuai karakteristik tersebut.

Mencermati pengalaman negara Australia ketika membantu penanganan kebutuhan air bersih masyarakat pascagempa di Sumatera Barat, 30 September 2009 lali, yang mengembangkan teknologi untuk mengolah air asin (laut) menjadi air tawar yang dapat diminum, maka teknologi itu ke depan perlu dikembangkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah krisis air bersih.

sumber : http://sains.kompas.com/

NELAYAN CILACAP, SEJAHTERA ?


Pesona dan potensi kekayan laut Indonesia yang kaya tidak dapat membuat nelayan tradisional Indonesia bisa menjadi makmur. Laut Indonesia termasuk yang paling luas di dunia. Dengan keluasan, yang termasuk wilayah Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai seluruhnya 80,790 kilometer atau 14 % panjang garis pantai dunia. Namun keaadan ini sangat kontradiksi dengan keadan nelayan kita. Nelayan kita khususnya nelayan tradisional masih bisa dikatan tingkat kesejahteraannya masih kurang. Nelayan tradisional merupakan salah satu kaum yang dikatakan miskin bersama para petani dan buruh.. Mereka (nelayan –red) sebagai pewaris budaya bahari yang sehari-hari berkutat dengan angin laut dan ombak besar, sama sekali belum bisa menikmati hasil memuaskan dari lingkungan bahari yang notabene adalah tempat mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Di kabupaten cilacap sendiri jumlah nelayan ada 33.975 orang yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Sekitar 90 % sendiri merupakan nelayan tradisional. Dikatakan nelayan tradisional itu sendiri diliat dari perahu dan alat tangkap ikan mereka pada saat menangkap ikan di laut. Rata-rata nelayan tradisional mengunakan perahu kecil seperti perahu jukung dan jaring penangkap ikan yang masih sangat sederhana. “saya memilih menjadi nelayan karena tidak ada lapangan pekerjaan lagi,” kata faizal (35) salah satu nelayan tradisional cilacap. Nelayan tradisional sendiri biasanya melaut sampai 1-2 mil dari pantai cilacap kadang mereka juga mencari laut sampai laut dekat pantai pengandaran , jogja bahkan sampai perairan jawa timur.

Kadang kala nelayan tak mendapatkan hasil apapun dari hasil melaut. Pada musim paceklik seperti ini dimana ombak laut sangat besar. Nelayan tak berani mencari ikan karena hasil sangat sedikit, mendapatkan ikan hanya sekitar 5-10 ekor atau sekitar 5 kilogram saja. “musim paceklik seperti ini susah mas, cari uang sepuluh ribu saja susah,” kata nelayan yang sedang membetulkan jaring ikan. Musim paceklik ini membuat para nelayan tidak berpenghasilan karena mereka tidak melaut sama sekali kegiatan mereka hanya membetulkan jaring yang rusak karena tersangkut oleh karang.

Profesi nelayan bagi masyarakat pesisir pantai cilacap sebenarnya bukan pekerjaan yang full time. Pada saat musim paceklik seperti ini mereka mempunyai pekerjaan sambilan seperti kuli bangunan, tukang becak, petani ladang, adapula yang menyebrangkan para wisatawan ke pulau nusakambangan. “lumayan mas tuk musim seperti ini mending menyebrangkan orang ke nusakambangan,” kata rohmat (40) nelayan cilacap yang sedang menawarkan kepada AGRICA tuk menyebrang. Besarnya tarif untuk menyebrang sekitar sepuluh ribu perorang itupun masih bisa ditawar. Kehidupan para nelayan tradisional pada saat tidak melaut seperti musim paceklik ikan biasanya mereka ditopang oleh anggota keluarga. Banyak para istri nelayan yang berdagang untuk membantu suaminya yang tidak melaut. Pendapatan nelayan meningkat biasanya pada musim panen ikan. Musim panen ikan biasanya terjadi pada bulan September sampai bulan juli.
Nelayan tradisonal cilacap sendiri masih sulit dengan permodalan untuk menangkap ikan di laut. Mereka masih bergantung pada juragan perahu. Mereka tak punya modal sehingga biasanya dimodali dahulu oleh pemilik kapal untuk melaut.. Modal untuk melaut meliputi perbekalan, bahan bakar dan biaya pengangkutan perahu. Kadang mereka menghutang kepada pedagang untuk modal melaut. Disini mereka merugi saat menghutang modal kepada pedagang karena hasil tangkapan mereka pasti akan diserahkan kepada pedagang untuk membayar modal yang telah dipinjam dari pedagang jadi mereka pulang kerumah hanya membawa uang yang sedikit.
Di daerah mereka sebenarnya ada Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah menyediakan kredit permodalan bagi para nelayan. Namum mereka lebih mencari jalan pintas dan cepat mendapatkan uang ke pedagang atau rentenir. Banyak syarat yang diperlukan dan dibutuhkan anggunan untuk mendapatkan kredit permodalan usaha dari KUD sehingga mereka malas untuk mengurusnya. Sedangkan kepada rentenir hanya diperlukan modal kepercayaan saja sehingga nelayan mudah mendapatkan modal dari para rentenir namum meminjam dari mereka (rentenir dan pedagag – red) sangat merugikan karena bunga yang tinggi dan kadangkala hasil tangkapan ikan nelayan langsung diberikan kepada para rentenir untuk membayar hutang mereka.

Jalur pemasaran hasil tangkapan ikan dari nelayan pun langsung ke pedagang tidak melalui proses pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan yang telah disediakan. Para nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya ke pedagang karena harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga hasil pelelangan di TPI. “ mending jual langsung kepada pedagang mas, karena harganya lebih mahal dan langsung dibayar,” terang faizal (35). Pedagang biasanya langsung membayar kepada nelayan beda dengan TPI karena TPI menunggu proses pelelangan selesai dan uangnya kadang dibayar tidak sepenuhnya. Harga ikan dipasaran tergantung dari hasil tangkapan ikan nelayan seluruhnya. Bila sedang musim panen justru ikan akan semakin murah karena stok berlebih. Namun pada saat musim paceklik seperti ini harga ikan mahal karena pasokan ikan dari nelayan berkurang.

Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap hasil tangkapan ikan dari nelayan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah kebijakan pemerintah pada tahun yang sebelumnya yaitu tentang kenaikan harga solar dan harga BBM lainya. Rata-rata nelayan perahunya mengunakan bahan bakar solar sehingga sewaktu harga solar naik banyak nelayan yang tidak melaut dan mengirit bahan bakar. Karena mengirit bahan bakar inilah nelayan tidak berani melaut lebih lama sehingga hasil tangkapannya sedikit.

Faktor lain yang menyebabkan hasil tangkapan ikan berkurang adalah pencemaran limbah disekitar pantai cilacap. “pantai cilacap sekarang sudah tercemar oleh limbah tumpahan minyak dari kapal tanker,” terang bapak parjo selaku wakil ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Baru-baru ini ada kejadian kebocoran dikapal tanker yang menyebabkan minyak tumpah ruah ke laut. Tumpahan minyak yang menyebabkan tercemarnya air laut akan mengendap ke dasar perairan dan akan merusak biota laut. Tercemarnya air laut ini menyebabkan ikan tidak lagi mau mendekat ke pantai Karena sudah tercemar. “ butuh penelitian lebih lanjut tentang sejauh mana dampak pencemaran limbah pantai cilacap,” kata bapak riyanto salah staff dinas perikanan kabupaten cilacap. Banyaknya ikan tergantung dari kondisi fisik perairan tersebut. Bila perairan tersebut bersih dan tidak tercemar maka disitu akan banyak plankton yang merupakan makanan ikan.

Selain kedua faktor tersebut , faktor global juga mempengaruhi hasil penangkapan ikan. Cuaca yang tak menentu membuat musim angin dan ombak besar tak bisa diprediksi. “ Faktor global yang mempengaruhi cuaca juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan dari nelayan,” jelas bapak riyanto. Ombak yang besar dan tinggi membuat nelayan untuk berpikir dua kali untuk melaut.

Pemerintah selama ini tidak lepas tangan dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan tradisional. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap pemerintah sudah memberi perannya dalam dunia perikanan. Salah satunya dinas perikanan bekerjasama dengan Balai Penangkapan ikan yang ada di Tegal dan Semarang untuk memberi pelatihan kepada para nelayan. Selain itu juga member pelatihan tentang pengolahan ikan dan budidaya ikan. Pemerintah juga sebagai pemberi fasilitas dan prasarana kepada para nelayan. Ketika bencana tsunami lalu pemerintah member bantuan kepada nelayan berupa mesin kapal, jaring penangkapan ikan, perahu bagi nelayan.

Namun tidak demikian hal yang dialami oleh sebagian nelayan tradisional. “saya tak pernah mendengar kalau dinas melakukan pelatihan khusus bagi nelayan,” kata faizal nelayan tradisional. Hanya sebagian nelayan tradisional cilacap yang baru mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten cilacap.

STRATEGI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

Dapat kita lihat sampai sekarang ini program pemerintah dalam kaitanya dengan pembangunan ketahanan pangan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, pembangunan ketahanan pangan yang ada masih bersifat pada tataran makro saja pemenuhan pangan pada tingkatan unit masyarakat terkecil masih terkesan terabaikan. Untuk mengatasi hal itu semua ada Berbagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui :

Pertama, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan.Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan para peneliti. Teknologi tersebut tentu yang benar-benar bisa dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan teknologinya dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian. Dengan cara tersebut diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan kesejahtraan petani.

Kedua, penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pebngadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain.
Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani tersebut diharapkan selain para petani dapat berusaha tani dengan baik juga ada kepastian pemasaran hasil dengan harga yang menguntungkan, sehingga selain ada peningkatan kesejahteraan petani juga timbul kegairahan dalam mengembangkan usahatani.

Ketiga, Revitalitasasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal dan peningkatan spesifik berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis.

Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat yang sangat urgen dilakukan sekarang adalah pengembnagan lumbung pangan, agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan upaya pembenahan lumbung pangan yangb tidak hanya dakam arti fisik lumbung, tetapi juga pengelolaannya agar mampu menjadi lembaga penggerak perekonomian di pedesaan.

Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani seperti diuraikan diatas, hanya dapat dilakukan dengan mensinergikan semua unsur terkait dengan pembangunan pertanian. Untuk koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat intensinya perlu ditingkatkan.

Di sisi lain berdasarkan pendekatan sistem pangan, strategi pencapaian ketahanan pangan juga dapat ditempuh melalui berbagai kebijakan di setiap subsistemnya, di antaranya sebagai berikut:
Subsistem konsumsi pangan
Di subsistem konsumsi (masyarakat konsumen) pangan, kebijakan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat ditempuh dengan strategi penciptaan lapang kerja baru dan, khususnya oleh pemerintahan yang sekarang, pelaksanaan program subsidi langsung tunai (SLT) bagi rakyat yang miskin; kebijakan diversifikasi pangan dan perbaikan kebiasaan makan ditempuh melalui strategi pencarian komoditi pangan alternatif; kebijakan perbaikan/promosi kesehatan.ditempuh dengan strategi perbaikan gizi; kebijakan mutu pangan ditempuh melalui strategi penyelenggaraan sistem jaminan mutu pangan. Khusus mengenai strategi penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan pemerintah dalam peningkatan keterampilan masyarakat untuk masuk di pasar kerja ditempuh dengan strategi pembangunan diklat. Namun, kebijakan makro ekonomi perlu mendukung hal ini, misalnya berupa kemudahan akses permodalan yang terbuka bagi para usahawan baru terhadap dana kredit dari bank. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai hal ini tidak selalu bersesuaian dengan kebijakan bank-bank umum di aspek yang sama. Dalam konteks penyediaan lapangan kerja, pemerintah kita juga memberikan kesempatan kepada kalangan generasi mudanya untuk bekerja di luar negeri.

Subsistem produksi pangan
Di subsistem produksi pangan stratum on farm, kebijakan intensifikasi pertanian yang diutamakan untuk produksi padi masih perlu dipertahankan karena status padi sebagai komoditi yang berimplikasi politis, yakni melalui strategi teknologi, ekonomi, rekayasa sosial, dan nilai tambah yang diterapkan dalam praktek produksi. Kebijakan ekstensifikasi pertanian ditempuh melalui strategi penetapan wilayah pengembangan dan pewilayahan pertanian. Dengan strategi ini dilakukan pembangunan lahan-lahan pertanian baru untuk produksi pangan, baik berupa lahan kering maupun lahan basah (sawah) yang dikaitkan dengan kegiatan transmigrasi. Dalam subsektor hortikultura, ditempuh strategi pembangunan, pemantapan, dan pengembangan sentra produksi buah-buahan unggulan yang dikaitkan dengan pembangunan kebun induknya. Kebijakan rehabilitasi pertanian ditempuh sejalan dengan strategi penetapan komoditi prioritas, yakni rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi padi; rehabilitasi kebun bibit sebagai bagian dari strategi pengembangan buah-buahan prospektif. Kebijakan diversifikasi pertanian dilaksanakan melalui strategi diversifikasi horizontal dengan rekayasa sistem pertanian terpadu yang melibatkan usaha tani tanaman, ternak, dan atau ikan secara komplementer dan sinergis, sesuai dengan kondisi agroklimat lahannya.

Dalam stratum off-farm, kebijakan di subsistem produksi ditempuh melalui strategi pengembangan industri pertanian (agroindustri), khususnya teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan beragam produk yang dapat mendorong konsumen melaksanakan diversifikasi konsumsi pangan dan berdaya saing kuat di pasar global. Pengembangan industri pengolahan pangan tersebut juga akan menciptakan diversifikasi pertanian secara vertikal yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditi pertanian yang diusahakan.
Subsistem peredaran pangan
Di subsistem peredaran (pengadaan dan distribusi) pangan, kebijakan pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan dijalankan khususnya untuk komoditi beras. Untuk komoditi ini, kebijakan pengelolaan cadangan pangan ditempuh dengan penerapan strategi pengendalian ekspor dan impor dan penetapan lama persediaan beras cadangan yang aman untuk ketahanan pangan. Kebijakan stabilisasi harga beras ditempuh, jika perlu, dengan strategi penetapan harga dasar gabah dan harga tertinggi dan intervensi pasar beras dengan mempertimbangkan harga beras di pasaran internasional. Kebijakan pengembangan pasar komoditi ditempuh dengan melaksanakan strategi penciptaan iklim usaha agribisnis yang kompetitif, dengan pengaturan tata niaganya yang tidak menghambat mekanisme pasar sempurna. Dalam konteks pencapaian mekanisme pasar sempurna, perlu pertimbangan yang memadai agar strategi untuk stabilisasi harga beras tidak mengganggu pengaturan tata niaganya tersebut.



Marwan, l. 1994. Strategi dan langkah operasional penelitian tanaman pangan berwawasan lingkungan . puslitbangtan. Badan litbang pertanian

judul artikel, pemberdayaan petani
http://luthfifatah.wordpress.com/2008/06/10/pemberdayaan-petani/, di unduh pada tanggal 02 januari 2009 pada pukul 16.35 wib

Amang , B. 1955. Kebijakan pangan nasional. Penerbit PT. Dharma karsa utama jakarta,cetakan 1

judul artikel, pemberdayaan petani dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. http://fema.ipb.ac.id/index.php/model-pemberdayaan-petani-dalam mewujudkan-desa-mandiri-dan-sejahtera/, diunduh pada tanggal 02 januari 2009 pada pukul 16.45 wib